Komnas HAM: Ini Kali Pertama Kasus Pelanggaran HAM Dibahas Serius

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurkholis yakin, tim yang dibentuk mengusut kasus pelanggaran HAM pada masa lalu mampu menyelesaikan tugasnya. Keyakinan didasari oleh komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM yang tak terselesaikan.

“Ini kali pertama di Republik Indonesia ini, kasus pelanggaran HAM berat dibicarakan secara serius oleh petinggi-petinggi negara. Ini patut diapresiasi ya,” ujar Nurkholis di kantor Jaksa Agung, Selasa (21/4/2015).

Nurkholis mengakui, selama ini Komnas HAM seolah berjuang sendiri menyelesaikan kasus HAM berat pada masa lalu. Terakhir, Komnas HAM menggelar Kongres HAM Nasional pada 10 Desember 2014 yang lalu. Dalam kongres itu, Komnas HAM meminta masukan kepada pemerintah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus HAM pada masa lalu.

“Ternyata pemerintah meresponsnya dengan membentuk tim. Salah satu tugas tim ini untuk memetakan kembali kasus yang sebelumnya telah diselidiki, lalu ini akan dipilih mana yang jalur yudisial, mana yang rekonsiliasi,” ujar dia.

Dalam waktu dekat, tim akan berdiskusi soal rencana penyelesaian kasus. Rencana tersebut akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Sebelum itu, tim akan menyewa bangunan untuk dijadikan rumah rekonsiliasi yang dalam hal ini akan menjadi tempat kerja tim.

Pembentukan tim adalah hasil pertemuan antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara Marchiano Norman, perwakilan Panglima TNI, dan para komisioner Komnas HAM di ruangan Jaksa Agung, Selasa siang.

Tedjo mengatakan, pembentukan tim adalah arahan langsung Presiden Joko Widodo. Kini, unsur-unsur itu tengah berproses mengutus delegasi untuk bergabung ke dalam tim. Setelah tim dibentuk, hal tersebut akan dilaporkan lagi kepada Presiden.

Konkretnya, ada tujuh kasus yang akan diprioritaskan untuk diusut, yakni kasus Talangsari, Wamena, Wasior, penghilangan paksa orang, penembak misterius, G30S PKI, dan kerusuhan Mei 1998.

 

Sumber: KOMPAS.com

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

SKP-HAM

Kami adalah organisasi yang menjadi wadah bagi korban dan keluarga korban yang mengalami praktik pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah.
  • gplus

Leave a comment