Merebut Peluang Hasil Simposium Nasional Tragedi 1965

Simposium Nasional Tragedi 1965 yang digelar di Jakarta, 18-19 April 2016, baru saja berakhir. Bagi SKP-HAM Sulteng, simposium yang digagas oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB), dan didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini merupakan setapak langkah maju yang telah diambil negara dan pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Tragedi 1965.

Sampai saat ini, Tragedi 1965 masih tetap menjadi soal yang sensitif di tengah masyarakat. Kasusnya pun tetap dipandang dalam kerangka “politis”. Stigma “bahaya laten komunis”atau “pro-PKI” masih kuat dilekatkan, baik pada mereka yang bekerja di isu Tragedi 1965 maupun pada pihak-pihak yang senantiasa berupaya membincangkan dan mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi menyangkut tragedi yang berdampak sungguh sangat luar biasa itu. Beberapa hari sebelum simposium ini digelar, temu korban Tragedi 1965 yang digalang YPKP 1965 dan sedianya dilangsungkan di Cianjur, Jawa Barat, dibubarkan secara paksa oleh kelompok intoleran tanpa bisa dicegah oleh pihak aparat keamanan. Pun ketika simposium ini berlangsung, aksi massa yang menolak simposium terjadi di luar tempat pertemuan.

Di tengah situasi semacam itu, bagi SKP-HAM Sulteng, simposium ini pun menjadi penting. Selain karena bisa menghadirkan ruang dialog yang bebas-terbuka antara korban dan  pelaku yang terkait dengan Tragedi 1965, akademisi, para tokoh bangsa, serta berbagai elemen lainnya; simposium ini memberi pesan penting dan setitik harapan: negara dan pemerintah Indonesia—yang selama ini cenderung diam bahkan berusaha “mengubur sejarah 1965″—sedang membuka babak baru untuk mulai mau mengakui tragedi kelam yang mengakibatkan tidak kurang dari 500 ribu warganya kehilangan nyawa dan jutaan warga lainnya mengalami kesengsaraan fisik dan mental yang luar biasa.

Simposium dua hari kemarin itu memang tidak dirancang untuk memutuskan cara apa yang akan dipakai untuk penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Tragedi 1965. Hasil simposium lebih ditujukan untuk memberi masukan dan rekomendasi kepada pemerintahan Jokowi yang memang telah berjanji akan menyelesaikan kasus Tragedi 1965. Wacana tentang rekonsiliasi memang kerap mengemuka di forum simposium itu. Namun, sebagaimana yang menjadi catatan penting dan juga rekomendasi dari sebagian besar narasumber dan peserta, kalaupun cara rekonsialisi yang dipilih untuk menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Tragedi 1965, rekonsiliasi itu mestilah dibarengi pula dengan adanya pengungkapan kebenaran, dan tetap tidak menutup hak korban atas keadilan.

Seraya menantikan realisasi janji Jokowi, ada beberapa peluang yang kiranya bisa direbut dari hasil simposium tersebut. Tawaran—atau mungkin lebih tepat disebut, tantangan—Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan siap untuk menindaklanjuti jika ada data tentang jumlah korban, laporan menyangkut siapa berbuat apa, di mana, dan bagaimana; begitupun jika ada temuan tentang kuburan massal, kiranya perlu disikapi lebih lanjut. Terlepas dari soal, apakah pernyataan (resmi) Luhut ini memang serius dan sungguh-sungguh atau hanya “gertak sambal” belaka, bagi SKP-HAM Sulteng, ini adalah peluang yang harus direbut! Meskipun Tragedi 1965 bukan cuma soal angka, berapa banyak jumlah korban, namun jika data yang memang diminta, mari kita beri data kepada mereka!

Butir-butir hasil refleksi simposium yang dibacakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto (unduh hasil refleksi simposium di tautan ini) rasa-rasanya cukup menggembirakan. Hasil refleksi tersebut sekurang-kurangnya memberi semacam harapan, jaminan,  dan sekaligus peluang kepada pihak-pihak yang bekerja di isu Tragedi 1965, dan terutama bagi korban dan keluarga korban, untuk bisa terus maju dan memperkukuh perjuangan yang selama ini telah dilakukan.

Bagi SKP-HAM Sulteng, sebagai organisasi korban yang bekerja di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah (Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, dan Poso), butir-butir hasil refleksi tersebut akan kami rebut pula untuk meyakinkan berbagai pihak, terutama pihak pemerintah lokal dan daerah serta aparat keamanan, bahwa negara–yang dari awal memang seharusnya hadir–kini akan bersungguh-sungguh menjalankan salah satu amanat konstitusi: melindungi warga negaranya, korban dan keluarga korban Tragedi 1965, untuk terbebas dari segala bentuk stigmatisasi dan diskriminasi, bisa lantang bicara dan menyatakan dirinya tanpa perlu lagi dihantui rasa cemas dan takut akan adanya gangguan dari pihak manapun!

Ya, perjalanan dan perjuangan korban dan keluarga korban Tragedi 1965 mungkin masih akan sangat panjang. Pastinya perlu waktu yang cukup lama untuk bisa menyembuhkan luka bangsa yang diakibatkan Tragedi 1965. Meskipun begitu, senantiasa kami akan tetap menabur dan merawat ingatan ini.

Ada gelap di belakang; namun apa yang ada dan bertumbuh sekarang, semoga memberi terang jalan di depan.

***

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

SKP-HAM

SKP-HAM

Kami adalah organisasi yang menjadi wadah bagi korban dan keluarga korban yang mengalami praktik pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah.
  • gplus

Leave a comment