PALU, MERCUSUAR – Komitmen para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, baik itu yang terjadi di masa lalu atau masa kini, masih jauh dari harapan. “Kita harus mengakui bahwa kita belum berhasil dalam merumuskan atau menyelesaikan masalah-masalah HAM,” hal itu dikatakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Albert Hasibuan, saat meyampaikan sambutannya pada pembukaan seminar publik yang dilaksanakan Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Sulteng di ruang Pogombo, Selasa (6/11).
Albert menambahkan, mengingat rumitnya penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, maka pemerintah menegaskan bahwa masalah tersebut telah menjadi beban negara. Peran serta seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan dalam menyelesaikan masalah tersebut demi terciptanya keutuhan kesatuan Indonesia. “Saya sangat mendukung penegasan itu, karena itu sudah kewajiban mulia kita bersama dan demi kemajuan peradaban masyarakat,” katanya.
Dia memberi apresiasi terhadap SKP-HAM Sulteng, Pemerintah Kota Palu serta seluruh pihak yang telah bersusah payah membangun rekonsiliasi antara korban pelanggaran HAM masa lalu dengan masyarakat Kota Palu. Jenis-jenis pelanggaran yang dialami sekitar 1.210 korban di antaranya, kerja paksa, kekerasan, perkosaan, penghilangan paksa, usaha eksekusi, serta penjarahan barang milik korban.
“Semoga para korban pelanggaran HAM dapat hidup berdamai dengan masyarakat Palu dan bekerjasama dalam membangun Sulteng,” ujar Sekjen SKP-HAM Sulteng Nurlaela AK Lamasitudju.
Dalam seminar tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan buku berisi tentang cerita/kisah korban pelanggaran HAM kepada Albert Hasibuan yang diserahkan langsung Sekjen SKP-HAM. AMR
Sumber berita: Harian Mercusuar.
