97Sebagai langkah awal pelaksanaan Program Strengthen Rehabilitation-Reintegration Program and Improve Social Cohesion Against Violent Extremism (Program STRIVE), SKP-HAM Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Poso. Selain untuk menginformasikan pelaksanaan Program STRIVE oleh SKP-HAM Sulawesi Tengah, koordinasi itu pun dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran awal terkait dengan upaya-upaya yang sementara ini telah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah Kabupaten Poso sekaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan ekstrim (PCVE) di Poso.Dalam konteks Program STRIVE, SKP-HAM Sulawesi Tengah terutama ingin mendorong pemulihan korban melalui reintegrasi dan rehabilitasi para returnee (orang yang kembali) serta memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas. Dalam beberapa tahun terakhir, kepulangan returnee menjadi isu krusial yang membutuhkan pendekatan khusus untuk menangani stigma dalam masyarakat.Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kesbangpol Poso menyambut baik Program STRIVE. Kepala Kesbangpol menyampaikan bahwa sebelumnya telah menginisiasi program pemberdayaan ekonomi bagi para returnee dan membentuk agen-agen deradikalisasi. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga memiliki program serupa, termasuk fasilitator BNPT yang mengusung pembentukan tim sinergitas. Menurut informasi Kesbangpol, program-program ini memberikan bantuan, termasuk beasiswa kepada anak-anak returnee, yang saat ini tercatat lebih dari seratus penerima manfaat. Namun, kelanjutan program-program ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).Sebagai langkah ke depan, Kesbangpol Poso menyatakan kesiapannya untuk membantu menghubungkan SKP-HAM dengan pemerintah di tiga desa/kelurahan, yaitu Kelurahan Kayamanya Induk, Moengko Lama, dan Desa Toini. Tujuannya adalah untuk menginformasikan program penguatan reintegrasi dan rehabilitasi di wilayah-wilayah tersebut.Dalam pertemuan tersebut juga muncul sejumlah rekomendasi bersama, antara lain:Memproduksi berita dan narasi baru tentang Poso yang mengangkat potensi daerah di luar isu keamanan.Menganalisis situasi dan kondisi yang melatarbelakangi keterlibatan warga terhadap penyebaran radikalisme kekerasan ektrim.Memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dalam menangani potensi konflik dan merefleksikan ketangguhan Poso dalam merawat perdamaian.Mengintegrasikan program reintegrasi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Ekonomi (RAD PE) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Daerah.Koordinasi awal ini diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kolaborasi yang lebih erat antara SKP-HAM dan Kesbangpol Kabupaten Poso. Dengan sinergi yang baik, program STRIVE diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, mewujudkan kohesi sosial dan penerimaan komunitas terhadap returnee serta kelompok rentan lainnya di Poso.
