Pramusrenbang Inklusi di Palu Jaring Aspirasi Kelompok Marginal

Palu, Metrosulawesi.com – Ini baru musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Mereka yang terlibat di dalamnya betul-betul adalah mereka dari kalangan yang selama ini terabaikan. Kegiatan yang diberi nama pramusrenbang inklusi itu berlangsung di aula Pegadaian Palu, Selasa 20 Februari.

Bappeda Kota Palu bekerjasama dengan Molibu Inklusi menggelar Pramusrenbang Inklusi di Aula Kantor Penggadaian, Jalan Samratulangi, Palu, Selasa, 20 Februari 2018. Acara ini dihadiri puluhan peserta inklusi, baik dari kaum disabilitas maupun kelompok marginal.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Solidaritas Korban Pelangaran Hak Asasi Manusia (SKP HAM) Nurlaela Lamasituju mengungkapkan Musrenbang Inklusi itu dilaksanakan Bappeda Kota Palu bekerjasama dengan Molibu Inklusi. Kegiatan ini melibatkan kelompok marginal untuk turut serta dalam perencanaan pembangunan.

“Dan ini juga menjadi momentum untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan kelompok marginal, karena selama ini, yang lebih mengetahui kendala yang ada di lapangan adalah kelompok tersebut,” katanya.

Menurutnya, program ini sangat bagus, karena pemerintah benar-benar ingin mengetahui kendala mulai tingkat bawah hingga atas yang dihadapi kaum disabilitas dan kelompok marginal.

“Artinya pemerintah bukan sok tahu apa yang menjadi kebutuhan kelompok marginal. Namun pemerintah datang untuk mendengarkan, apa sesungguhnya yang menjadi persoalan dari kelompok marginal itu,” ungkap Nurlaela.

Nurlaela mengungkapkan musrenbang inklusi tersebut akan digelar secara berjenjang, dengan tiga tahapan. Pertama, tahapan konsolidasi semua kelompok, dengan tujuan untuk mensyiarkan apa sebenarnya musrenbang.

“Tahapan kedua adalah pra focus group discussion (FGD) yang digelar hari ini (kemarin-red). Jadi, dari hasil konsolidasi pertemuan ini, kami ajak perwakilannya untuk merumuskan kembali apa yang sudah dibicarakan di komunitasnya masing-masing. Nanti hasil pra musrenbang ini akan dibawa ke musrenbang inklusi yang sesungguhnya. Tahapan saat ini, kami masih bersama dengan Bappeda. Namun pada musrenbang berikutnya, dengan seluruh OPD bersama Walikota Palu,” jelas Nurlaela.

“Kami dari kelompok masyarakat sipil juga ikut ambil bagian dalam membantu pemerintah, sehingga kami yang tergabung di pertemuan ini sebagian besar di Forum Molibu Inklusi. Jadi, yang tergabung di dalamnya adalah korban pelangaran HAM, perempuan dan anak korban kekerasan, difabel, orang dengan HIV/AIDS, pemulung, waria, dan gangguan kesehatan mental,” katanya.

Nurlaela mengungkapkan, salah satu kategori kelompok yang diajak dalam Musrenbang Inklusi adalah kelompok yang selama ini terstigma atau terdiskriminasi.

“Kedepannya, diharapkan istilah stigma dan diskriminasi dapat menurun, sehingga Palu bisa menjadi kota yang inklusif dan setara, tidak perbedaan dengan lainnya,” katanya.

“Pertemuan pra musrenbang inklusi saat ini, masing-masing kelompok memberikan program usulan, karena setiap kelompok mempunyai persoalan. Jadi persoalan difabel akan beda dengan persoalan orang dengan HIV/AIDS, meskipun ada persoalan umum yang sama,” ujarnya.

Olehnya itu, kata Nurlaela, perlu adanya implementasi dan komitmen jangka panjang, sehingga Kota Palu bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.

“Artinya tidak hanya diskusi seperti ini saja, tetapi harus ada tindaklanjut. Bukan hanya itu, kepada kelompok marginal dan Molibu Inklusi, saya berharap dapat mengawal apa yang telah diusulkan ke pemerintah,” tambahnya.

Sementara Ketua Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN), Yasin Ali Hadu mengungkapkan hingga saat ini, pemerintah belum memiliki instrumen khusus untuk mendata penyandang disabilitas, sehingga akurasi data warga disabilitas masih diragukan. Hal ini menyebabkan kepentingan disabilitas banyak tak terlayani, diantaranya soal akses fasilitas umum.

“Pemerintah penting sekali mengundang kami penyandang disabilitas, mengingat jumlah kami sebagai manoritas cukup besar 10-15 persen dari jumlah penduduk,” kata Yasin.

Yasin berharap penyandang disabilitas akan terus dilibatkan di setiap musrenbang, baik itu tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga Nasional.

“Sehingga kepentingan seluruh warga negara dari berbagai ragam dan latar belakang dapat terakomodir,” katanya.

Sumber: metrosulawesi.com
http://www.metrosulawesi.com/article/pramusrenbang-inklusi-di-palu-jaring-aspirasi-kelompok-marginal

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Korta Desmayanto

Leave a comment