106SKP-HAM Sulawesi Tengah bersama para pemangku kepentingan lokal mengadakan Rapat Koordinasi Program STRIVE di Kantor Lurah Kayamanya. Pertemuan ini bertujuan memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta meningkatkan kohesi masyarakat dalam menghadapi ancaman kekerasan ekstrem.Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memperkuat SolidaritasSebanyak 24 peserta hadir dalam rapat ini, terdiri dari 13 laki-laki dan 11 perempuan. Mereka berasal dari beragam unsur seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, staf kelurahan, perwakilan dinas pemuda dan olahraga, serta guru. Fasilitator memandu diskusi menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD), yang mendorong peserta untuk berbagi pengalaman dan menyusun strategi bersama.Koordinator Program STRIVE, Nurlaela Lamasitudju, memperkenalkan sejarah program serta menjelaskan peran SKP-HAM yang muncul sebagai respons atas konflik kemanusiaan di Poso. Ibu Ella, salah satu fasilitator, mengangkat kisah nyata terkait penolakan jenazah seorang eks-teroris yang menimbulkan perenungan mendalam. Kisah tersebut membuka ruang dialog yang lebih jujur dan empatik di antara peserta.Warga Mengungkap Tantangan Sosial dan PendidikanPeserta secara terbuka menyampaikan tantangan yang mereka hadapi di lingkungan Kayamanya. Beberapa RT mengungkap adanya keluarga eks-narapidana terorisme yang belum berani terbuka secara sosial. Mereka mencatat bahwa sebagian warga masih menolak menyebut eks-napiter sebagai “teroris”, karena menganggap mereka sebagai korban konflik masa lalu.Nurlaela Lamasitudju (berdiri memegang mic), Koordinator Program Inisiatif Komunitas untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Ektrem – STRIVE Project dari SKP-HAM Sulawesi Tengah saat memberikan penjelasan tentang rencana pelaksanaan Program STRIVE yang akan dilaksanakan di Kabupaten Poso kepada peserta yang hadir dalam rapat koordinasi di Kelurahan Kayamanya.Selain itu, peserta menyoroti kasus kekerasan seksual terhadap anak yang belum terselesaikan melalui jalur hukum. Mereka menyayangkan penyelesaian kasus secara damai, yang tidak memberikan efek jera. Di bidang pendidikan, warga merasa bingung dengan perubahan kurikulum. Mereka juga prihatin karena anak-anak kekurangan pendidikan Pancasila dan agama, serta tidak terlindungi dari tindakan represif oknum guru.Masalah narkoba juga menjadi perhatian serius. Peserta mengamati bahwa peredaran narkoba semakin marak dan mudah diakses. Sementara itu, penegakan hukum yang lemah turut memperburuk kondisi sosial di wilayah tersebut.Pendekatan Inklusif dan Strategi ReintegrasiPeserta menyampaikan harapan agar Program STRIVE tidak hanya menyasar keluarga eks-napiter, tetapi juga kelompok perempuan rentan, seperti kepala keluarga atau orang tua tunggal. Mereka menyarankan pendekatan yang lebih personal dan membangun kepercayaan, terutama bagi istri eks-napiter yang cenderung tertutup.Peserta juga meminta agar program menggunakan bahasa yang tidak menstigmatisasi. Menurut mereka, hal ini sangat penting untuk menciptakan ruang yang aman bagi keluarga terdampak. Selain itu, mereka mengusulkan pendataan keluarga rentan secara terstruktur, agar bantuan tepat sasaran.Masyarakat menyatakan kesediaan untuk terlibat aktif. Mereka melihat pentingnya memperluas jaringan dukungan dan mendorong keterlibatan warga dalam setiap proses kegiatan.Rekomendasi: Membangun Desa yang Lebih KuatSebagai tindak lanjut, peserta menyampaikan beberapa rekomendasi:Mendorong pelaksanaan diskusi parenting dan perlindungan anak secara rutin.Menjalin kerja sama antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk membangun kampung yang harmonis dan tangguh.Menyelenggarakan Dialog Kampung pada bulan Juli 2025 sebagai ruang tindak lanjut untuk menyatukan persepsi dan memperkuat keterlibatan komunitas.Tentang STRIVEProgram STRIVE (Strengthening Rehabilitation and Reintegration and Improving Social Cohesion Against Violent Extremism) bertujuan memperkuat upaya rehabilitasi dan reintegrasi bagi kelompok terdampak kekerasan ekstrem. Program ini dilaksanakan di tiga wilayah, yaitu di Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk program ini, SKP-HAM Sulawesi Tengah akan memfokuskan aktivitasnya pada inisiatif komunitas untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan ekstrem di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, khususnya di Kelurahan Kayamanya, Kelurahan Moengko, dan Desa Toini.***